Bogor, Mediatrans.id – Serikat Pekerja (SP) PT Multi Terminal Indonesia (MTI) menggelar rapat pleno di Cisarua, Puncak, Jawa Barat, pada 13–14 Juni 2026.
Agenda yang dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus serta perwakilan anggota unit kerja di lingkungan MTI ini berfokus pada penguatan dan pembenahan internal guna menyiapkan langkah strategis menghadapi dinamika transformasi industri logistik nasional, termasuk rencana konsolidasi BUMN logistik.
Ketua SP MTI, Nurtakim, menegaskan bahwa pleno ini menjadi momentum krusial untuk memperkokoh soliditas sekaligus menyusun strategi menghadapi perubahan di sektor logistik.
Menurutnya, kesiapan yang matang diperlukan agar pekerja mampu mengawal hak-hak karyawan sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan di tengah agenda transformasi BUMN.
“Rapat pleno ini merupakan bagian dari upaya pembenahan internal agar kami siap menghadapi berbagai tantangan ke depan. SP MTI harus memiliki kapasitas yang kuat dalam mengawal kepentingan pekerja, sekaligus berkontribusi positif terhadap kemajuan perusahaan,” ujar Nurtakim.
Salah satu isu utama yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah wacana pembentukan holding logistik nasional di bawah pengelolaan Danantara. Kebijakan ini dikabarkan bakal melibatkan sejumlah perusahaan pelat merah di sektor logistik, termasuk entitas yang berada dalam ekosistem Pelindo Group.
Harmonisasi Hubungan Industrial
Nurtakim menjelaskan, menghadapi penggabungan BUMN Logistik, maka harmonisasi hubungan industrial menjadi faktor krusial yang harus diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, SP MTI berencana membangun komunikasi dan sinergi dengan serikat pekerja dari perusahaan logistik lain yang akan melebur dalam satu entitas baru.
“Kami segera melakukan harmonisasi dengan serikat pekerja dari perusahaan yang bergabung. Tujuannya agar akselerasi korporasi bisa langsung berjalan tanpa kendala berarti, khususnya dari sisi hubungan industrial dan komunikasi antarpekerja,” kata Nurtakim.
Ia menambahkan, penggabungan perusahaan tidak hanya menyangkut aspek bisnis dan struktur organisasi, melainkan juga menyentuh sumber daya manusia (SDM). Atas dasar itu, peran serikat pekerja dinilai sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan menciptakan iklim kerja yang kondusif selama masa transisi.
Selain menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan bisnis di tengah perubahan struktur korporasi, rapat pleno ini juga menghasilkan sejumlah poin penting. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas pengurus, konsolidasi komunikasi antarwilayah kerja, serta penyusunan langkah taktis dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
