Ada satu kalimat Purbaya Yudhi Sadewa dalam podcast bersama Denny Sumargo yang terasa sederhana, tetapi justru menjadi kunci untuk memahami cara pandangnya terhadap negara.
“Penyelewengan pasti ada. Kita bukan hidup di surga lagi.”
Kalimat itu muncul ketika Denny mempertanyakan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih, terutama jika program tersebut menjangkau wilayah yang jauh dan sulit diawasi. Purbaya tidak menyangkal kemungkinan penyimpangan. Ia justru mengakuinya sebagai bagian dari kenyataan yang harus dihadapi pemerintah.
Bagi Purbaya, persoalannya bukan bagaimana membuat sebuah sistem yang sama sekali steril dari penyimpangan. Itu hampir mustahil. Yang jauh lebih penting adalah memastikan penyimpangan dapat dideteksi, dikendalikan dan, bila membahayakan negara, ditindak.
Pandangan itu kemudian menjadi benang merah dalam percakapan panjang tersebut: negara tidak boleh berhenti hanya pada membuat program. Negara harus memastikan uang yang dikeluarkan menghasilkan manfaat.
Purbaya juga melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari perspektif yang sama. Ia menyebut konsep MBG sebagai program yang baik, terutama karena menyentuh persoalan gizi masyarakat. Namun, ia mengakui pelaksanaannya pada tahap awal memiliki banyak kelemahan.
Pengawasan
Karena itu, menurut Purbaya, yang dilakukan pemerintah bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki pelaksanaannya dan melakukan efisiensi. Ia menyebut anggaran MBG yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp330 triliun kemudian ditekan menjadi sekitar Rp270 triliun dan masih terbuka kemungkinan turun lagi.
Menurutnya, Kementerian Keuangan juga ingin masuk lebih jauh dalam pengawasan. Purbaya mengatakan jajaran Kementerian Keuangan di daerah akan dilibatkan untuk memeriksa pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala. Jika ditemukan pelaksanaan yang buruk, hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional untuk ditindaklanjuti.
Di sinilah posisi Purbaya terlihat berbeda dari sekadar “juru bayar” negara.
Ia berkali-kali menggambarkan dirinya sebagai orang yang harus memastikan uang negara digunakan seefisien mungkin. Dalam percakapan itu bahkan muncul candaan bahwa Menteri Keuangan hanya bertugas membayar. Purbaya menolak gambaran tersebut. Menurutnya, ruang pengawasan terhadap penggunaan anggaran justru harus diperkuat.
Uang negara, dalam logikanya, bukan sekadar tersedia atau tidak tersedia. Pertanyaannya adalah: untuk apa uang itu digunakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa hasilnya.
Koperasi Desa Merah Putih
Koperasi Desa Merah Putih pun ia tempatkan dalam kerangka tersebut.
Purbaya menjelaskan bahwa skema Kopdes bukan berarti pemerintah tiba-tiba menambah beban anggaran secara liar. Ia menyebut pemerintah menyiapkan pembiayaan melalui perbankan dan Kementerian Keuangan pada dasarnya menanggung cicilan atau bunganya sesuai desain program.
Untuk enam tahun, ia menyebut nilai pembiayaan sekitar Rp240 triliun bagi sekitar 80 ribu koperasi. Dengan demikian, kira-kira Rp40 triliun per tahun menjadi beban yang harus dikelola pemerintah.
Namun, Purbaya memberikan satu syarat penting: uang itu tidak boleh digunakan sembarangan.
Menurutnya, pencairan penggantian dana kepada koperasi akan dilakukan setelah melalui pemeriksaan BPKP. Jika penggunaan anggarannya tidak sesuai dan tidak lolos audit, pemerintah tidak akan membayarnya.
Logika ini sebenarnya sederhana: pemerintah menyediakan ruang bagi program, tetapi ruang tersebut tidak boleh menjadi cek kosong.
Dalam percakapan dengan Denny, Purbaya juga memberikan gambaran menarik tentang bagaimana sebuah kebijakan lahir di dalam pemerintahan. Menteri Keuangan, katanya, bukan pemilik tunggal keputusan anggaran. Banyak keputusan strategis merupakan hasil pembahasan kabinet.
Karena itu, ketika keputusan telah ditetapkan, tugasnya adalah menjalankan sekaligus mengendalikan risiko. Masukan dan peringatan tetap disampaikan dalam rapat, tetapi keputusan akhir berada pada Presiden.
Di sinilah Purbaya menggambarkan sebuah pemerintahan yang tidak selalu bekerja dalam garis lurus. Ada perbedaan pendapat, ada perdebatan, ada usulan yang ditolak, bahkan ada proyek yang dihentikan setelah dihitung ulang.
Tetapi menurutnya, perbedaan tersebut merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan.
Bea Cukai
Cerita tentang Bea Cukai bahkan memperlihatkan sisi paling keras dari pendekatan itu.
Purbaya mengaku melakukan perubahan besar di lingkungan Bea Cukai setelah menemukan berbagai persoalan. Sejumlah pejabat dipindahkan. Ia juga menyebut kini terdapat ruang yang lebih besar untuk menindak pegawai yang dianggap bermasalah.
Yang menarik, Purbaya mengungkap bahwa sebelumnya terdapat praktik tidak tertulis yang membuat aparat penegak hukum sulit masuk memeriksa sektor pajak dan Bea Cukai. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah “unwritten rules”. Kini, menurut dia, pintu pemeriksaan harus terbuka selama terdapat bukti yang jelas.
Bahkan ada ancaman yang lebih besar: jika Bea Cukai tidak mampu melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan, Purbaya menyebut pernah ada opsi untuk membubarkan dan mengganti sistemnya dengan pihak eksternal. Ia mengaku meminta kesempatan untuk membenahi institusi tersebut terlebih dahulu.
Dari Bea Cukai, MBG, Kopdes, hingga APBN, Purbaya sebenarnya sedang bicara tentang satu hal yang sama: kepercayaan terhadap mesin negara.
Ia menyadari bahwa angka pertumbuhan ekonomi, defisit, rasio utang, atau cadangan fiskal tidak otomatis membuat masyarakat merasa sejahtera. Karena itu, ia mengaku turun melihat kondisi pasar dan meminta jajarannya memantau keadaan ekonomi di berbagai daerah.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus lebih terbuka berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, kegaduhan sering kali bukan hanya lahir dari kebijakan, tetapi dari komunikasi yang tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya sedang dikerjakan pemerintah.
Di titik ini, podcast Denny Sumargo menjadi menarik bukan semata-mata karena Purbaya berbicara tentang angka.
Percakapan itu seperti membuka sedikit pintu dapur pemerintahan: bagaimana uang negara dipindahkan, bagaimana sebuah program dipertahankan sambil diperbaiki, bagaimana risiko dihitung, bagaimana pejabat diberi peringatan, dan bagaimana sebuah institusi bisa “diobrak-abrik” ketika pengawasan menemukan persoalan.
Purbaya sendiri menutup percakapan dengan sebuah ambisi yang jauh lebih besar daripada sekadar menjaga APBN.
Ia ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia terus dipacu hingga mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Bukan dengan mengirim orang Indonesia ke Amerika atau Jepang agar hidup lebih makmur, melainkan dengan membawa kemakmuran itu pulang ke Indonesia.
Di situlah mungkin inti panjang percakapan Purbaya dengan Denny Sumargo: negara memang tidak hidup di surga. Penyimpangan akan selalu ada. Program akan selalu punya kelemahan. Birokrasi tidak pernah sempurna.
Tetapi justru karena itulah, kata Purbaya, mesin negara harus terus diperbaiki—uangnya dijaga, programnya diawasi, kesalahan dikoreksi, dan pertumbuhan ekonominya dipacu.
Dan untuk seorang Menteri Keuangan, mungkin itulah pekerjaan yang sesungguhnya: bukan sekadar menjaga uang negara tetap ada, tetapi memastikan uang itu bekerja.
