Jakarta, 18 November 2026 – Dugaan ketidaksesuaian pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Koperasi Karya Sejahtera Tenaga Kerja Bongkar Muat (KSTKBM) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kini tengah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya.
Penyidik telah meminta keterangan pelapor, Madi Siregar, S.H., pada Selasa (17/11/2026) dalam tahap klarifikasi atas Laporan Polisi Nomor LP/B/7618/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 10 Oktober 2026. Dari informasi yang ada, laporan tersebut menyangkut dugaan tindak pidana penipuan, dugaan penggelapan, dan/atau dugaan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 492, Pasal 486, dan/atau Pasal 607 KUHP. Madi Siregar bertindak selaku kuasa hukum M. Hasan Sulaeman dan Agus Gunawan, yang merupakan anggota Koperasi KSTKBM Pelabuhan Tanjung Priok.
Bermula dari Surat Edaran APD
Perkara ini bermula dari Surat Edaran Koperasi Nomor 258 Tahun 2026 tanggal 3 September 2026 tentang distribusi APD kepada anggota. Menurut pelapor, APD yang diterima diduga tidak memenuhi standar keselamatan kerja.
Dalam kajian Serikat Pekerja Pejuang Pelabuhan (SPPP), helm untuk TKBM tersebut diduga tidak orisinal tetapi berlabel SNI, begitupun bahan baju dan celana yang diduga tidak standar seragam safety dengan jahitan yang juga diduga kurang berkualitas. Sedangkan sepatu safety tidak memiliki SNI, sertifikasi, maupun masa berlaku.
SP Pejuang Pelabuhan telah menempuh sejumlah langkah. Pada 8 September 2026 SPPP mengirim surat permohonan klarifikasi, disusul somasi pertama pada 11 September 2026 dan somasi kedua pada 16 September 2026. Pada 14 September 2026 SPPP mengajukan pengujian kelayakan APD ke Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Balai Besar K3. Berdasarkan pengecekan sistem BSN, sepatu yang dibagikan koperasi tidak memiliki SNI, masa berlaku, maupun sertifikasi. SPPP juga mengajukan sampel APD yang diperiksa bersama perwakilan Balai Besar K3 dan memperoleh penilaian kurang layak.
Rapat Dengar Pendapat Hanya Menghadirkan Vendor

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 September 2026, pihak pengurus Koperasi hanya menghadirkan vendor, bukan penerima pekerjaan. Koperasi juga tidak menyampaikan verifikasi data atau bukti dasar penerima pekerjaan, seperti SPK, RAB, kuitansi, dan proposal pengajuan.
“Dari informasi yang kami himpun, penerima dan pelaksana pekerjaan pengadaan APD diduga di antaranya pengurus koperasi maupun karyawan KSTKBM. Hal ini yang akan kami minta untuk didalami penyidik,” ujar M. Hasan Sulaeman, Ketua Serikat Pekerja Pejuang Pelabuhan.
Hubungan hukum para pihak
Sebagai informasi, Koperasi Karya Sejahtera TKBM Pelabuhan Tanjung Priok merupakan badan usaha penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat yang kini beranggotakan kurang lebih 2.100 orang.
Sesuai dengan UU Koperasi No 25/1992, Koperasi KSTKBM dikelola oleh pengurus dan juga diawasi oleh Badan Pengawas. Karena itu, pengurus koperasi wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai UU Perkoperasian dan AD/ART.
Sebagai forum tertinggi anggota, RAT berhak untuk memutuskan menerima atau menolak pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi serta mengesahkan rencana anggaran tahun buku berikutnya, termasuk di dalamnya dana pengadaan APD.
Dalam operasionalnya, sumber dana yang dikelola koperasi berasal dari HIK yang dibayarkan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) kepada Koperasi KSTKBM.
Perhitungan pengelolaan dana HIK tersebut mengacu pada KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan.
Sementara itu, mengacu pada regulasi tentang APD, ditegaskan wajib memenuhi standar keselamatan kerja dan SNI sesuai ketentuan K3 (UU No. 1 Tahun 1970 dan Permenaker tentang APD).
Di sisi lain, dalam pelaksanaan pengadaan APD tersebut diduga tidak dilakukan secara transparan dan diketahui semua anggota TKBM dengan kualitas yang juga diduga tidak sesuai dengan standar SNI.
Nilai materiil
Pada RAT tahun buku 2025, Dana yang disahkan melalui RAT dan direalisasikan untuk pengadaan APD (sepatu, seragam kerja, helmet, sarung tangan serta masker) untuk satu tahun sebesar Rp2.375.015.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima belas ribu rupiah). Dana tersebut bersumber dari HIK, yaitu pendapatan hasil bongkar muat melalui PBM yang disisihkan dari anggota koperasi dan para Kepala Regu Kerja (KRK).
Karena itu, menurut SP Pejuang Pelabuhan, penggunaan dana HIK wajib dipertanggungjawabkan terbuka kepada anggota dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Penyidik akan panggil saksi dan pihak PBM
Madi Siregar menyampaikan bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, yaitu M. Hasan Sulaeman, Agus Gunawan, dan Aji Wibowo, penyidik akan memanggil saksi-saksi lain serta pihak perusahaan bongkar muat (PBM) yang selama ini membayarkan dana HIK. Keterangan PBM dinilai penting untuk menelusuri asal dan besaran dana yang masuk ke koperasi, sehingga dapat dicocokkan dengan penggunaannya untuk pengadaan APD.
“Kami percaya penyidik akan bekerja profesional dan transparan. Tujuan kami agar dana anggota dipertanggungjawabkan dan APD yang diterima TKBM benar-benar layak demi keselamatan kerja,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pengurus Koperasi KSTKBM Pelabuhan Tanjung Priok belum memberikan tanggapan pesan yang disampaikan redaksi melalui pesan WhatsApp. (*/*)













