Jakarta –
– Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima kunjungan delegasi dari Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam guna membahas mengenai implementasi dari Maritime Single Window pada Senin (19/6).
Diterima di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, kunjungan delegasi dari Brunei Darussalam ini merupakan tindak lanjut dari presentasi Indonesia pada Sidang Facilitation Committee ke-47 di International Maritime Organisation (IMO) pada bulan Maret yang lalu.
Dalam sambutannya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting, mengungkapkan bahwa Sidang IMO FAL yang diselenggarakan pada bulan Maret 2023 telah mengadopsi Konvensi FAL yang mewajibkan satu platform untuk pertukaran data di pelabuhan mulai 1 Januari 2024 mendatang. Presentasi Indonesia pada sidang tersebut telah menarik perhatian sejumlah negara untuk berkunjung ke Indonesia, mempelajari lebih jauh mengenai penerapan Maritime Single Window.
“Oleh karenanya, kami menyambut baik kedatangan delegasi dari Brunei Darussalam ke Jakarta untuk bertukar pikiran dengan kami terkait implementasi dari Maritime Single Window tersebut. Sekitar minggu lalu kami juga menerima delegasi dari Tanzania dan Zanzibar untuk keperluan yang sama”, ujar Ginting.
Pada kesempatan tersebut, Ginting kembali menegaskan komitmen penuh Indonesia terhadap penerapan platform single window untuk standarisasi layanan dan mengurangi beban administrasi.
“Kami telah melaksanakan maritime single window dengan mengembangkan Inaportnet sejak tahun 2016 sebagai upaya untuk menghilangkan hambatan dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kinerja dan daya saing pelabuhan kita,” jelasnya.
Inaportnet itu sendiri, terang Ginting, merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kegiatan keluar masuk kapal di pelabuhan serta kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. Sistem ini juga sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di pelabuhan.
“Indonesia telah membuat capaian yang cukup signifikan dengan sistem yang dibangun melalui Inaportnet maupun sistem yang dibangun oleh kementerian dan institusi terkait dalam rangka mempermudah penyampaian informasi baik oleh pemerintah, operator pelabuhan maupun perusahaan pelayaran nasional dan asing serta komunitas maritim terkait lainnya,” lanjutnya.
Ginting mengungkapkan, bahwa saat ini Indonesia sedang mengimplementasikan Maritime Single Window melalui penerapan Inaportnet di 260 pelabuhan, yang akan membuat seluruh pelabuhan di Indonesia terintegrasi penuh dengan Maritime Single Window.
Pemerintah Indonesia, menurut Ginting sangat berkomitmen dalam perubahan sistem menjadi digitalisasi, yang diharapkan dapat turut mendorong kinerja positif bagi seluruh pelabuhan di tanah air. Digitalisasi menyeluruh terhadap pelayanan kepelabuhanan ini tentunya dapat terwujud dengan komitmen, kolaborasi serta sinergi yang kuat, baik antar Institusi/Lembaga dan stakeholder terkait, maupun dengan kolaborasi dan kerja sama dengan negara lain.
“Oleh karenanya, saya berharap site visit Maritime and Port Authority Brunei Darussalam ini dapat memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai sesama negara anggota ASEAN di bidang transportasi maritim, serta dapat membuka peluang untuk menjajaki kerja sama lebih lanjut dengan IMO dan Negara Anggota Lainnya, khususnya terkait maritime single window,” tukas Ginting.
Sebagai informasi, Delegasi Brunei Darussalam berkunjung ke Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada Senin, (19/6) dan akan dilanjutkan dengan site visit ke PT. Pelindo (Perserp) pada hari ini (20/6). Turut hadir menerima kunjungan tersebut adalah perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Lembaga Nasional Single Window, PT. Pelindo (Persero) dan Bagian Hukum dan KSLN Sesditjen Perhubungan Laut. *** (*/Rel)
