Maumere, Mediatrans.id – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi Pelabuhan Laurens Say Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Kamis (20/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas pelabuhan setelah gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026).
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memastikan operasional Pelabuhan Maumere tetap berjalan, khususnya untuk mendukung konektivitas dan distribusi logistik. General Manager Pelindo Cabang Maumere Angga Adi Prebawa mengatakan, aktivitas kepelabuhanan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi fasilitas dan mengutamakan aspek keselamatan.
“Operasional Pelabuhan Maumere tetap berjalan. Kami terus melakukan pemantauan terhadap kondisi fasilitas dan memastikan pelayanan kepelabuhanan tetap memperhatikan aspek keselamatan bagi pengguna jasa maupun seluruh petugas di lapangan,” kata Angga.
Keberlangsungan operasional tersebut terlihat dari aktivitas pelayanan kapal dan bongkar muat yang tetap berjalan setelah gempa. Pada 19 Agustus 2026, Pelindo Maumere melayani KM Tidar yang sandar pukul 23.51 WITA dengan 444 penumpang turun dan 402 penumpang naik. Pada hari yang sama, kegiatan bongkar muat juga dilakukan terhadap kapal general cargo KM NTT Sejahtera dan KM Kencana yang membawa komoditas semen. Pelabuhan turut melayani KM Maloli sebagai kapal perintis serta kapal kepolisian Kasturi yang membawa bantuan untuk masyarakat Kabupaten Sikka. Sementara itu, layanan peti kemas tetap berjalan untuk mendukung kelancaran arus logistik di wilayah Flores.
Pelabuhan Maumere memiliki peran strategis dalam menjaga konektivitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah Flores. Di tengah proses penanganan fasilitas yang terdampak gempa, Pelindo terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar kegiatan operasional dapat berlangsung secara aman dan terukur.
Pelindo Sub Regional Bali Nusra berkomitmen mendukung percepatan pemulihan pascagempa dengan menjaga keberlangsungan layanan kepelabuhanan, sekaligus memastikan setiap aktivitas operasional dilaksanakan berdasarkan kondisi teknis di lapangan dan dengan mengutamakan keselamatan pengguna jasa, pekerja, serta seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.
