Jakarta, Mediatrans.Id — Tingginya bunga kredit pengadaan kapal hingga 14 persen dinilai menjadi hambatan besar bagi pelayaran nasional untuk bersaing di tingkat global. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menegaskan, isu krusial ini akan menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 yang digelar pada 26–28 Mei di Jakarta International Convention Center (JICC).
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengungkapkan, dukungan pendanaan menjadi tantangan berat bagi pelaku usaha pelayaran nasional. Industri ini padat modal dan membutuhkan pembiayaan besar, baik untuk operasional seperti gaji awak kapal dan bahan bakar, maupun investasi jangka panjang seperti pengadaan kapal.
“Bunga kredit kapal di Indonesia bisa mencapai 14 persen dengan tenor hanya lima tahun, sementara negara lain bisa menikmati bunga 1–2 persen di atas LIBOR dan tenor hingga 10 tahun. Ini membuat pelayaran nasional kurang kompetitif,” ujar Carmelita di Jakarta, Jumat (23/5).
Disinyalir pengenaan bunga tinggi tersebut karena pelayaran dikategorikan sebagai profil usaha yang berisiko tinggi.
Menurutnya, kondisi ini makin pelik di tengah tuntutan internasional terkait peremajaan kapal yang lebih ramah lingkungan. “Kalau tidak ada solusi pendanaan yang tepat, kita akan tertinggal jauh dalam peta pelayaran global,” katanya.
IMW 2025 juga akan menghadirkan Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO), Arsenio Dominguez, sebagai pembicara kunci. Forum ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk menggali skema pendanaan baru, seperti shipping trust di Singapura dan shipping funds di Inggris, yang bisa diadaptasi sesuai dengan iklim usaha dalam negeri.
Carmelita yang juga menjabat sebagai Ketua Federation of ASEAN Shipowners’ Association (FASA) dan Asian Shipowners’ Association (ASA) menambahkan, Indonesia harus menemukan skema pembiayaan kapal yang sesuai dengan karakteristik lokal, agar sektor pelayaran bisa menjadi tulang punggung logistik nasional secara berkelanjutan.
“IMW 2025 akan membedah semua opsi pendanaan. Harus ada sinergi antara regulator, perbankan, pelaku usaha, dan lembaga pembiayaan. Tanpa itu, mustahil industri pelayaran kita bisa bersaing di era globalisasi logistik laut,” tutupnya.*(MT-03/Ant)
