Jakarta, Mediatrans.id – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali membara. Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto, memperingatkan bahwa potensi blokade Selat Hormuz akibat eskalasi konflik Israel-Iran dapat memicu lonjakan biaya logistik global, dengan dampak serius terhadap pelayaran nasional.
“Dampak ini tentu berimbas pada tekanan logistik nasional, seperti biaya asuransi kapal. Sebab, lebih dari separuh biaya operasional kapal berasal dari bahan bakar,” ujar Carmelita, Selasa (24/6/2025).
Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilewati sekitar 20% pasokan minyak mentah dunia. Lonjakan risiko perang di kawasan ini mendorong naiknya war risk premium—biaya asuransi risiko perang—bagi kapal yang melintas, sekaligus meningkatkan potensi keterlambatan pengiriman barang secara global.
Tercatat, hanya dalam sepekan terakhir, harga minyak melonjak antara USD10–USD15 per barel, menambah tekanan pada biaya logistik dan harga barang.
Carmelita mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam diplomasi internasional, guna meredam konflik dan menjaga stabilitas sektor pelayaran dan logistik nasional.
“INSA harap melalui jalur diplomasi, pemerintah turut aktif mengusahakan perdamaian di wilayah Teluk,” tegasnya.
PIS Susun Jalur Alternatif Demi Lindungi Energi Nasional
Menghadapi ancaman tersebut, PT Pertamina International Shipping (PIS) bergerak cepat. Corporate Secretary PIS, Muhammad Baron, memastikan armada PIS tetap beroperasi dengan aman dan menyusun skenario jalur alternatif jika jalur utama terganggu.
“Seluruh kapal internasional kami dipastikan dalam kondisi aman, berkat kerja sama dengan otoritas maritim setempat serta sistem pemantauan real-time,” kata Baron dalam pernyataan resmi.
PIS juga memperkuat koordinasi dengan pemilik kargo untuk memastikan kelancaran distribusi energi dan keselamatan awak kapal. Perusahaan kini mengoperasikan puluhan armada tanker di lebih dari 65 rute internasional, lewat unit usaha PIS Asia Pacific yang berbasis di Singapura, Dubai, dan London.
“Kami menempatkan keselamatan dan keberlangsungan distribusi energi sebagai prioritas utama, demi mendukung ketahanan energi nasional dan menjaga kepercayaan konsumen global,” tambah Baron.*(MT-01/R)
