Pangkalpinang, Mediatrans.id – Akses transportasi laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi kendala serius akibat pendangkalan alur muara Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang.
Kondisi ini menyebabkan waktu tunggu kapal meningkat drastis hingga tujuh hari, berdampak pada melonjaknya biaya logistik dan risiko gangguan pasokan kebutuhan pokok ke wilayah tersebut.
Hal ini terungkap dalam peninjauan langsung oleh Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, pada Rabu (30/4/2025).
“Tadi kita dengar sendiri dari nakhoda kapal, mereka tiba Rabu lalu dan baru bisa masuk pelabuhan malam ini,” ujar Hidayat.
Menurutnya, masa tunggu yang lama menyebabkan biaya operasional kapal membengkak dari Rp 50 juta menjadi Rp 200 juta. “Biaya setinggi ini sudah seperti di Papua. Ini berdampak langsung ke harga barang dan risiko inflasi,” tambahnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Pemprov akan memindahkan kapal-kapal besar ke Pelabuhan Belinyu dan Pelabuhan Sadai di Bangka Selatan. “Saya akan panggil para pemilik kapal untuk membicarakan ini. Jangan sampai perekonomian kita lumpuh,” tegas Hidayat.
Sementara itu, untuk solusi permanen, pemerintah daerah berencana melakukan pengerukan alur pelabuhan yang kini mengalami pendangkalan hingga 80 sentimeter dari kedalaman ideal 4 meter. Namun, pengerukan terkendala biaya mencapai Rp 1 triliun. “APBD dan APBN tidak cukup, jadi kita akan ajak kapal isap timah untuk membantu pengerukan sambil mengambil timah,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Hidayat juga memastikan bahwa Jembatan Emas yang melintang di muara pelabuhan tidak lagi akan difungsikan untuk lalu lintas darat. Bagian tengah jembatan akan dibiarkan terbuka secara permanen guna mendukung kelancaran pelayaran. “Sparepart mesin jembatan sudah tidak tersedia di pasar global. Kalau macet, kapal tak bisa lewat dan ekonomi kita bisa lumpuh,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Babel berharap dapat mengatasi krisis logistik dan menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok di wilayah kepulauan tersebut.* (Kid)
