Bengkulu, Mediatrans.id – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa percepatan normalisasi alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, adalah bentuk kehadiran negara untuk masyarakat, khususnya warga Pulau Enggano yang terdampak pendangkalan laut. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Wapres saat melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan strategis tersebut, Senin (27/5).
“Pengerukan ini bukan soal infrastruktur semata, tapi soal akses hidup masyarakat. Negara tidak boleh abai. Kita harus gerak cepat dan selesaikan ini secepat mungkin!” tegas Gibran usai meninjau area sedimentasi menggunakan Kapal Tunda Bunga Raflesia milik Pelindo.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono, serta jajaran manajemen Pelindo Regional 2. Kehadiran mereka menandai komitmen sinergi pusat-daerah dalam mempercepat pemulihan akses logistik dan ekonomi di Bengkulu.
Sebagai langkah nyata, Pelindo telah mengerahkan dua kapal keruk raksasa — CSD Costa Fortuna 3 dan AHT Costa Fortuna 5 — untuk menuntaskan pengerukan bertahap. Target awal adalah mencapai kedalaman -6,5 meter, dilanjutkan hingga -12 meter, sehingga kapal-kapal besar bisa langsung bersandar tanpa transhipment.
Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, menegaskan bahwa pengerukan ini merupakan bagian dari komitmen menjaga kelancaran rantai pasok nasional. “Kami ingin memastikan bahwa kapal logistik dan batu bara bisa langsung masuk ke Bengkulu. Ini bagian dari optimalisasi fungsi pelabuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelas Arif.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyambut baik perhatian Wapres dan pemerintah pusat. “Kehadiran Bapak Wapres di Bengkulu adalah bukti nyata bahwa infrastruktur maritim di daerah ini mendapat perhatian serius. Kami optimistis pengerukan ini akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Kunjungan Wapres Gibran ke Pulau Baai sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tak akan membiarkan Bengkulu tertinggal dalam arus pemulihan ekonomi nasional. Normalisasi pelabuhan bukan sekadar proyek teknis, tapi misi kemanusiaan dan pemerataan pembangunan.*(MT-01/R)
