Jakarta, Mediatrans.id – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru. Asosiasi importir ini menegaskan komitmennya untuk bersinergi dalam meningkatkan penerimaan negara dan memperketat pengawasan terhadap masuknya barang ilegal.
“Sebagai pelaku importasi, Ginsi sangat mendukung komitmen Ditjen Bea dan Cukai dalam membenahi sistem pengawasan barang ilegal melalui pelabuhan maupun bandara,” ujar Wakil Ketua Umum BPP Ginsi, Erwin Taufan di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Taufan menegaskan, masuknya barang ilegal tidak hanya merugikan negara secara fiskal, tetapi juga mengganggu stabilitas industri nasional dan persaingan pasar domestik. Karena itu, ia mendorong kolaborasi aktif lintas sektor antara pemerintah dan pelaku usaha.
IT Canggih dan X-Ray
Dalam upaya mendukung pengawasan modern, Ginsi mengapresiasi penerapan teknologi informasi dan sistem deteksi seperti X-Ray di pelabuhan utama, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Teknologi ini dinilai efektif dalam mengidentifikasi isi peti kemas dan menekan potensi pelanggaran.
“Inovasi pengawasan dengan teknologi mutakhir seperti ini yang perlu terus dikembangkan. Dan kami sebagai pelaku usaha sangat mendukung penuh,” tegas Taufan.
Mumpuni Koordinasi Lintas Sektor
Menurut Taufan, latar belakang militer Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama menjadi nilai tambah dalam memimpin Ditjen Bea Cukai, terutama dalam membangun koordinasi lintas instansi dan kementerian guna menghadang masuknya barang ilegal.
“Kami yakin beliau mampu menghadirkan tata kelola pengawasan yang lebih solid dan terintegrasi. Ginsi siap berkolaborasi penuh,” imbuhnya.
Peran Strategis Importir
Lebih lanjut, Taufan menjelaskan bahwa Ginsi tak sekadar menjadi wadah komunikasi antar importir, tetapi juga berfungsi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan perdagangan, distribusi barang, dan penguatan tata niaga impor.
“Ginsi aktif memfasilitasi edukasi dan sinergi antara anggotanya dengan pemerintah, lembaga, serta seluruh stakeholders terkait. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.*(MT-01/RM)
