Jakarta, Mediatrans.id – Kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok kembali menjadi topik pembahasan. Kali ini Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok menginisiasi langkah-langkah strategis dalam antisipasi kemacetan akibat meningkatnya volume kendaraan.
Bersama para operator terminal peti kemas, mereka menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Pengendalian Kinerja Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, Kamis (22/5).
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kekacauan logistik nasional, mengingat Tanjung Priok menangani sekitar 70% arus barang Indonesia.
“Kalau tidak dikendalikan, pelabuhan bisa lumpuh. Ini bukan hanya soal bongkar muat, tapi kelangsungan ekonomi nasional,” tegas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, S.T., M.T., dalam sambutannya.
Kesepakatan ini mencakup lima strategi utama:
• Menyatukan sinergi antar-stakeholder pelabuhan;
• Mengendalikan tingkat kepadatan peti kemas atau Yard Occupancy Ratio;
• Mempercepat arus masuk-keluar barang (receiving/delivery);
• Mengurai potensi kemacetan kendaraan;
• Membangun sistem pertukaran data yang tanggap dan adaptif.
Kesepakatan ini muncul tak lama setelah krisis kemacetan pada April lalu, ketika ribuan truk terjebak antrean menuju pelabuhan.
Plt. Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, menegaskan pentingnya kesepakatan ini. “Kami tidak bisa lagi bekerja sektoral. Semua pihak harus satu irama jika ingin pelayanan pelabuhan membaik,” ujarnya.
Sementara Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Heru Sutanto, menyatakan bahwa koordinasi dengan aparat terus ditingkatkan. “Kami aktif berkoordinasi dengan Dishub DKI, Polri, dan TNI untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kemacetan sedini mungkin,” tegas Heru.
Langkah ini diharapkan menjadi titik balik pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok menuju sistem logistik yang modern dan responsif terhadap tekanan volume barang yang terus meningkat.* (MT-01/R)
