Jakarta, Mediatrans.id – DPR RI resmi menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2025 dari Rp17,72 triliun menjadi Rp26,29 triliun. Tambahan anggaran ini akan difokuskan untuk memperluas akses layanan transportasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI terkait Program Kerja APBN Tahun Anggaran 2025 dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (8/5/2025).
“Tambahan anggaran ini sebagian besar akan digunakan untuk subsidi transportasi, program public service obligation (PSO), dan formasi PPPK. Ada juga anggaran luncuran dari tahun 2024,” jelas Menhub Dudy.
Komitmen Kemenhub ini menjadi jawaban atas tantangan pemerataan layanan transportasi nasional yang selama ini masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Dengan alokasi anggaran yang meningkat signifikan, Kemenhub optimistis mampu meningkatkan konektivitas antardaerah, terutama di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Dalam rapat yang sama, dibahas pula hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Kemenhub Semester I 2024, yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski demikian, terdapat 32 temuan dan 71 rekomendasi dari Laporan Keuangan 2023.
“Sebanyak 69% atau 49 rekomendasi sudah kami tindak lanjuti. Sisanya akan kami percepat melalui berbagai langkah strategis,” ungkap Dudy.
Langkah tersebut meliputi penyampaian hasil pemeriksaan kepada unit kerja terkait, pemantauan lapangan, pembahasan lintas unit eselon I, serta koordinasi dengan instansi eksternal yang terlibat.
Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana serta jajaran pejabat tinggi Kemenhub.,*(MT-01/R)
