Bengkulu,Mediatrans.id – Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, memaparkan secara langsung persoalan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Rabu (30/4/2025).
Dalam forum tersebut, Mian menegaskan bahwa masalah pendangkalan ini telah menghambat arus logistik dan perekonomian daerah.
“Masalah ini sudah kami hadapi sejak awal 100 hari kerja. Kami butuh intervensi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikannya secara kolaboratif,” ujarnya dalam rilis resmi yang diterima media.
Ia menyebut pendangkalan yang sudah terjadi bertahun-tahun tersebut tidak ditangani secara serius oleh pihak pengelola pelabuhan, PT Pelindo Regional 2 Bengkulu. Akibatnya, dalam tiga bulan terakhir, aktivitas di Pelabuhan Pulau Baai lumpuh total.
“Pelindo tidak menangani masalah ini secara komprehensif. Dampaknya, distribusi barang tersendat, terjadi kelangkaan BBM, biaya logistik meningkat, dan aktivitas ekspor batubara berhenti,” tegas Mian.
Wakil Gubernur juga menjelaskan bahwa antrean panjang terjadi di SPBU karena kapal pengangkut BBM tidak bisa bersandar akibat alur pelayaran yang dangkal. Untuk itu, pihaknya bersama Gubernur Helmi Hasan telah melaporkan masalah ini ke Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan ke Kemenhub, dan saya juga sudah menemui Ketua Komisi V bersama Pak Arya Bima agar Bengkulu mendapat perhatian serius,” tambahnya.
Mian juga mendukung gagasan agar pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menangani pendangkalan alur dengan dukungan regulasi. “Kami minta regulasi untuk memungkinkan kolaborasi BUMD dengan Pelindo,” katanya.
Pengerukan
Sementara itu, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Bengkulu mengonfirmasi bahwa proses pengerukan alur pelayaran sudah dimulai sejak awal April 2025. General Manager Pelindo Bengkulu, S. Joko, menyebutkan bahwa satu kapal keruk besar akan mulai beroperasi pada Mei 2025 untuk mempercepat pengerjaan.
“Pengerukan menggunakan kapal Nera 02 sudah berjalan, dan kami menambah kapal keruk besar agar prosesnya lebih cepat,” jelas Joko.
Dengan langkah percepatan ini, diharapkan Pelabuhan Pulau Baai kembali berfungsi normal untuk mendukung perekonomian Provinsi Bengkulu.* (Karnali Faisal)
